Terwujudnya masyarakat demokratis yang harmonis dan partisipatif dalam kerangka NKRI

KONSESUS KESBANGPOL

Konsensus Kesbangpol adalah empat konsensus dasar bangsa yang diimplementasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Negara. Frasa ini berasal dari bahasa Sanskerta dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Dalam implementasi sering ditegaskan “Bersatu dalam keragaman, Harmoni dalam perbedaan”.

Wawasan Kebangsaan

Adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation and character) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Nasionalisme Dan Patriotisme

Menanamkan nilai-nilai bela Negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk Bangsa dan Negara dan mempunyai kemampuan awal Bela Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen Kebangsaan

Mengimplementasikan Empat Konsensus Dasar Bangsa (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan republik Indonesia).

STRUKTUR ORGANISASI

Data Kepegawaian

ABDUL HARIS, SE
Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Idiologi Wasbang dan Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Agama

EDY SARWONO, SE
BENDAHARA

BAMBANG SUGITO, SH
ANALIS KEWASPADAAN

YOSSI ARDHIANSYAH, A.Md
ANALIS WASDIN MASYARAKAT

PRIANDY MUDA PUJIYANTO
KUSTODIAN BARANG MILIK NEGARA

HENDRIYATI
PENGADMINISTRASI UMUM

AMIR SAEFUDIN
PENGELOLA KEPEGAWAIAN

PIPIT MELIYANI, SE
ARSIPARIS / AHLI PERTAMA

DESLAZ RANNU HANDICHA, SH
PENYULUH HUKUM / AHLI PETAMA

TUPOKSI KESBANGPOL

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes

  1. merumuskan dan menetapkan program kerja badan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. merumuskan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik;
  3. merumuskan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dan Ormas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  5. menyelenggarakan kegiatan manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  7. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  8. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  10. merumuskan laporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati;
  11. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes

  1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugasnya  menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

e. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;

f. melaksanakan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

g. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tautan Terkait